Informasi PPDB 2024

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2024

JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2024

1. Jalur Zonasi (50%)

Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis berdasarkan wilayah kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan perhitungan jarak point to point

2. Jalur Afirmasi (15%)

A. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampudibuktikan dengan kepemilikan dokumen Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dariPemerintah  Pusat   atau Pemerintah Daerah yang masih berlaku, yaitu :  

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
2. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
3. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten atau Pemerintah Provinsi;

B.  Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%)

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor  atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama 1 (satu) tahun;
2. anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah yang sama.

4. Jalur Prestasi (30%)

Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik

Download SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PPDB

Catatan : Selama Verifikasi Data, siswa dan orang tua TIDAK PERLU datang kesekolah dilakukan oleh operator PPDB sekolah berdasarkan data yang di upload calon siswa.

Persyaratan Umum

1. Ijazah SMP/sederajat atau Surat Keterangan yang setara dengan ijazah SMP;
2. Nilai Rapor (semester 1 s.d. 6) yang dilegalisir;
3. Tangkapan layar titik ke titik tempat tinggal dengan sekolah;
4. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
5. Pas photo berwarna (3 x 4 = 2 lembar) dengan latar merah;
6. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri;
7. Surat Pernyataan Kebenaran Data Orang Tua (Bermeterai 10.000);

Catatan: Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Persyaratan Khusus PPDB 2024

Persyaratan Khusus zonasi 50 %

1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung sebelum  tanggal 24 Juni 2023
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
   Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud
3. pada poin 2), antara lain:

• penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
• pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
• KK hilang atau rusak.

4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:

• KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
• surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
6. Nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 6), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
8. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisi paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 24 Juni 2023 dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
9. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

Persyaratan Khusus Afirmasi 15 %

1.  Berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk anak berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas (APD);

2.  Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu:

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
• Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
• Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi

3.  Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat  Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

4.  Kartu Keluarga;

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial  dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.

5.  Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) atau  Penyandang Disabilitas :

• surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
• surat keterangan dari psikolog; dan/atau
• kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5.  Surat Pernyataan  Tanggungjawab  Mutlak  (SPTJM) dari orang tua/wali calon  peserta  didik  baru  yang menyatakan  bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.

Persyaratan Khusus Jalur Perpindahan Orang tua 5 %

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
3. Perpindahan tugas orang tua/wali/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
4. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada Satuan Pendidikan di mana orang tua/wali/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama

Persyaratan Khusus Jalur Prestasi 30 %

1. Rapor (menggunakan nilai rapor pada 6 (enam) semester yang terdata pada Dapodik. Nilai rapor SMP atau sederajat semester 1-6, dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan) yang dilampirkan dengan surat  keterangan  peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal;  dan/atau
2. prestasi di bidang akademik (bukti diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi)
3. maupun nonakademik (kompetisi di bidang: 1) seni budaya; dan/atau 2) olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga  Satuan Pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu  jenis bidang kompetisi.
4. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

• Pemerintah Pusat;
• Pemerintah Daerah;
• badan usaha milik negara (BUMN);
• badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
• lembaga lainnya yang diakui pemerintah, yang terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kemendikbudristek.

5. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran  PPDB;
6. Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
7. Sertifikat/piagam/penghargaan akademik/nonakademik (telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara);
8. Penilaian prestasi  bidang  keagamaan   berupa  hafiz Qur’an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah  bab  yang dikuasai calon  peserta didik